MOHON MAAF WEB SEDANG DALAM MAINTENCE
KPU Kota Jakarta Pusat
PANCASILA & PRAKTEK DEMOKRASI
Sebagai Negara yang menganut faham demokrasi, Indonesia wajib melaksanakan Pemilu sebagai salah satu proses sirkulasi kepemimpinan nasional dan memilih perwakilan-perwakilan rakyat di parlemen dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dilaluinya, karena Pemilu adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Negara yang memilih faham Demokrasi. Namun, pada prosesnya dalam Pemilu masyarakat tidak jarang dipertontonkan perilaku politisi yang kurang baik. saling menyerang dan saling menjatuhkan diantara kontestan Pemilu, bahkan pada beberapa bagian dianggap sudah melampaui batas dan menabrak

norma dan etika masyarakat termasuk aturan-aturan KPU. misal alat peraga caleg dan Parpol tidak boleh dipasang  di tempat/fasilitas umum seperti pohon dan tiang listrik. pada saat kampanye terbuka serangan terhadap Parpol tertentu dan capres tertentu sudah marak dilakukan. media yang digunakan juga beragam, baik saat orasi dikampanye terbuka, selebaran gelap, media social, video broadcast dan lainnya.
Menurut fihak-fihak tertentu apa yang terjadi hari-hari ini adalah konsekuensi atau harga yang harus dibayar oleh Negara karena menganut faham DEMOKRASI yang menjamin kebebasan berbicara dan kesetaraan dimata hukum. Tidak salah memang, tapi mari kita telaah dengan sedikit lebih jernih. Sejauh Pengetahuan Penulis sampai saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia masih menetapkan Pancasila sebagai ideologi Negara. Pada konteks itu, seharusnya dalam proses berbangsa dan bernegara semua perilaku, tindak tanduk, sikap semua stake holder bangsa ini tidak boleh lepas dari nilai-nilai Pancasila, termasuk didalamnya dalam hal berdemokrasi. dengan kata lain seharusnya praktik demokrasi di Indonesia menggunakan Pancasila sebagai cermin. Pertanyaan yang bisa dikemukakan adalah : "Apakah demokrasi yang sedang berlangsung ini sudah sesuai dengan Ideologi kita?  Apakah demokrasi yang berkembang sekarang adalah demokrasi yang bermartabat? Apakah demokrasi yang sedang hingar bingar ini adalah demokrasi santun? rasanya kok tidak, dengan alasan kemerdekaan berfikir dan kebebasan berpendapat kita sering dipertunjukkan perilaku elite politik yang menyerang lawannya dengan tidak memperhatikan hak azasi manusia. Demokrasi bermartabat adalah demokrasi yang didalamnya diberikan ruang kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. bukan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan nilai, norma, dan aturan hukum yang berlaku di masyarakat.
4 (empat) pilar demokrasi yaitu:
1) Eksekutif;
2) Legislatif;
3) Yudikatif; dan
4) Pers.

Mari kita lihat siapa diantara mereka yang telah benar-benar menjadi Pilar Demokrasi di Negeri ini, dan mari kita lihat apakah produk yang mereka buat sudah mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan ideologi bangsa kita. Pertanyaan yang harus sama-sama dijawab adalah Apakah Praktek berdemokrasi kita sudah sesuai dengan apa yang pernah disebut sebagai Demokrasi Pancasila?? Apakah Pancasila sebagai ideologi merupakan jawaban FINAL dari semua persoalandan praktek demokrasi kita?

Demikian sekelumit tentang PANCASILA dan PRAKTEK DEMOKRASI disampaikan, terima kasih.

wassalam,

ARIF BAWONO, ST

 
RAKOR EVALUASI KPU JP

Jakarta,kpud-jakartapusatkota.go.id
Anggota & Sekretariat KPU Kota Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 2014 mengadakan RAKOR EVALUASI
dengan PPK, PPS, Operator Tungra (Penghitungan Suara), dihadiri pula Bapak Wakil Walikota
Jakarta Pusat (Rustam Effendi) serta hadir pula Bapak Sumarno (Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta).
Evaluasi membahas beberapa tahapan PEMILU 2014 yang sudah dilakukan dari mulai pembahasan
Pemilih, penghitungan suara, logistik, dan kampanye. untuk masalah penerimaan A5 kedalam ditegaskan
oleh Ketua KPU JP (Arif Bawono,ST) sudah ditutup tanggal 30 Maret 2014 pukul 00.00 WIB,
Penghitungan Suara KPU Jakarta pusat sudah siap dengan Quick/Realcountnya menggunakan SMS center.
sebagai pembanding hasil suara juga nanti akan dibuka email khusus ke KPU Kota Jakarta Pusat dari PPS.

 
Sosialisasi Pemilu KPU Jakarta Pusat : "GAK NYOBLOS GAK KEREEEN!!!"

KPU-JP mengadakan sosialisasi via i-radio yg ditemani bang Indro WARKOP membahas tentang kesiapan

KPU-JP untuk menyelenggarakan PEMILU 2014 tanggal 09/04/2014.


"GAK NYOBLOS GAK KEREEEN"

 
Aturan Kampanye

Dalam Undang-Undang 8 tahun 2012 pasal 86 tentang 'Larangan Kampanye', diatur tegas hal-hal yang dilarang. Yaitu:

  1. Mempersoalkan dasar negara pancasila, UUD, dan bentuk NKRI
  2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI
  3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu lain.
  4. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat
  5. Mengganggu ketertiban umum
  6. Mengancam melakukan kekerasan atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang/sekelompok  masyarakat dan atau peserta pemilu lain.
  7. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu lain
  8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan.
  9. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atribut selain dari peserta pemilu bersangkutan
  10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada peserta kampanye.
 
PEMILUKADA

 

 

Who's Online

Kami memiliki 3 Tamu online
linklain

ma

dki

depdagri

kpugoid